Kemunculan Sutiyoso sempat memantik dugaan Din Minimi adalah binaan BIN untuk menjalankan misi khusus. Benarkah demikian? Lalu bagaimana nasib Din Minimi setelah menyerah? Berikut adalah wawancara yang ditayangkan Metro TV, Selasa, 29 Desember 2015. Wawancara dilakukan lewat telepon.
Metro TV (M): Bisa diceritakan bagaimana kronologis penyerahan diri Din Minimi kepada Pemerintah Indonesia?
Sutiyoso (S): Saya sebenarnya hubungan dengan mereka itu dari jarak jauh selama ini ya. Dari Jakarta, lewat teleponlah. Itu pun dengan perantara. Lalu pertemuan fisik saya itu ya tadi malam itu.
M: Jadi berapa lama proses ini sudah berjalan?
S:(Komunikasi putus-putus)…Lewat petunjuk jalan mereka yang pakai sepeda motor itulah saya sampai sana. Yang saya lihat mereka sangat menjaga ..itu
M: Karena ada gangguan teknis bisa diulangi sudah berapa lama negosiasi ini terjadi?
S: Jadi negosiasi terjadi di kamp mereka. ….Lalu semalam itulah kita bicara. Hasil pembicaraan itu tadi pagi 120 orang secara resmi menyerahkan diri. Dengan senjata 15 pucuk plus amunisi kira-kira satu karung
M: Setelah penyerahan diri ini proses apalagi selanjutnya?
S: Kita kan harus memberikan kompensasi. Ini yang namanya penyelesaian dengan soft approach (pendekatan lunak) ya. Kita ingin dengan cara damai, baik-baik, mereka bergabung lagi dengan kita. Dan perlu diketahui kelompok Din Minimi ini bukanlah sebuah gerombolan separatis. Dia bukanlah perampok yang suka nyusahin rakyat ya.
Karena itu saya lihat rakyat di sekitarnya pun mengelu-elukan dia waktu berangkat dengan saya itu. Nah, mereka itu hanya kecewa dengan elite-elite GAM yang sekarang ini lagi berkuasa di Provinsi Aceh Darussalam tentunya.
Jadi itu saja. Tuntutan-tuntutan mereka juga tuntutan yang masuk akal.
M: Tuntutan apa yang mereka ajukan saat bernegosiasi?
S: Misalnya, meminta reintegrasi dilanjutkan. Reintegrasi sesuai MoU Helsinki, perjanjian damai.
Yang kedua minta si inong-inong bale atau janda-janda GAM itu diopenin, kesejahteraannya.
Yatim piatu anak-anak GAM, mantan GAM, itu dipelihara. Itu kan wajar-wajar semua. Lalu yang keempat, dia minta agar KPK bisa turun ke Provinsi Aceh. Tentu saja ini kan saran yang baik karena mungkin dia melihat ketidakberesan pengelolaan APBD.
Yang kelima, dia minta dalam Pilkada 2017 nanti ada peninjau independen. Kan bagus.
Nah yang terakhir tentunya minta amnesti, dan ini wajar-wajar saja karena kelompok GAM yang dulu di perjanjian Helsinki juga dapat amnesti, mereka juga wajar aja kita kasih.
M: Mereka minta amnesti untuk dugaan kejahatan yang mana? Apakah ini juga menghapus dari dugaan kejahatan yang mereka lakukan terhadap anggota kepolisian dan TNI?
S: Mereka ini kan merasa gak pernah melakukan apa-apa. Yang pernah ada korban dari kepolisian itu adalah kelompok lain. Karena ada 3 orang yang memisahkan dari mereka. Jadi mereka ini dengan tuntutan itu kan bukan untuk memisahkan diri dari NKRI, dia tidak minta uang. Dia kelihatannya kecewa saja dengan pemerintah provinsi Aceh sekarang.[]
Baca juga:
Komentar
Posting Komentar